Buku Pengantar Tata Kelola Internet

Table of Contents

Jaringan Sibuk - Buku Pengantar Tata Kelola Internet merupakan judul atau tema dari informasi pada artikel ini.

Pada kesempatan kali ini Admin akan membagikan informasi terkait dengan Buku Pengantar Tata Kelola Internet untuk Anda semua.

Bagi Anda yang akan memerlukan file dari Buku Pengantar Tata Kelola Internet tersebut dapat mengunduhnya pada akhir postingan ini.

Internet dapat mencakup beragam layanan, mulai dari surat elektronik (e-mail) yang setara dengan telepon, layanan web (yang sebanding dengan layanan penyiaran televisi), database (setara dengan perpustakaan).

Perumpamaan terhadap aspek tertentu dari Internet, bisa jadi akan terlalu menyederhanakan pemahaman tentang Internet.

Pengguna internet di Indonesia sudah mencapai 132,3 juta, setidaknya di tahun 2016 menurut catatan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII).

Sudah pasti jumlah itu mengalami peningkatan berarti tahun ini, juga tahun-tahun berikutnya. 

Jumlah pengguna internet Indonesia menduduki urutan ke-6 tertinggi di dunia setelah Tiongkok, Amerika Serikat, India, Brasil, dan Jepang, demikian menurut eMarketer. 

Sayangnya, akses internet masih didominasi kota-kota besar Indonesia seperti Jakarta, Bandung, atau Surabaya. 

Hanya 24,35% saja dari keseluruhan populasi Indonesia yang dapat menikmati internet. 

Masih ada kesenjangan digital antar masyarakat di perkotaan yang sudah dapat mengakses internet dengan warga pedesaan yang belum mampu mengaksesnya, alih-alih memanfaatkannya.

Untuk itulah diperlukan adanya tata kelola internet Indonesia.

Forum Tata Kelola Internet Indonesia, atau Indonesia Internet Governance Forum (ID-IGF) diinisiasi oleh sejumlah multistakeholder, yaitu organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, akademisi, dan tentu saja pemerintah. 

Mereka semua dilibatkan sebab persoalan internet di Indonesia sudah sangat kompleks, bukan sekadar masalah teknis saja, melainkan juga non teknis, seperti ekonomi, hukum, keamanan, pendidikan, hingga pembangunan infrastruktur.

Maka semua stakeholder diikutsertakan di forum ini.

Terinspirasi oleh Global IGF serta keberhasilan pembentukan inisiatif multi-stakeholder di negara-negara lain, sejumlah perwakilan dari kelompok tersebut sejak 2010 terlibat dalam diskusi yang mempromosikan koordinasi dan dialog nasional tentang tata kelola internet. 

Hal ini dirasa perlu sebab kerap terjadi persiangan pendapat antar berbagai kalangan. 

Mulai dari sektor swasta dengan pemerintah, atau Civil Society Organization (CSO) dengan swasta, hingga pemerintah dengan CSO. 

Selalu ada gap dalam setiap diskusi yang terjadi, karena setiap pihak membawa kepentingan sendiri-sendiri. 

Perbedaan perspektif antar multi-stakeholder selalu muncul, sehingga tidak kondusif dan hanya membuang energi saja. 

Maka begitu ada forum internasional yang memfasilitasi semua kepentingan tersebut, kenapa tidak membuatnya untuk skala nasional?

Tantangan dalam pembentukan ID-IGF adalah bagaimana mengajak berbagai multistakeholder untuk bersedia meluangkan waktu, anggaran, dan pikiran demi kepentingan bersama, sebab ini pekerjaan volunteer. 

Butuh proses lama untuk mencapai kesepakatan, sebab perlu meyakinkan semua pihak bahwa isu tata kelola internet Indonesia sangat penting dan melibatkan berbagai sektor. 

Saat didirikan, beragam respon datang dari multi-stakeholder yang akan dilibatkan, ada yang positif dan ada yang negatif. Sekilas, 

ID-IGF hanya serangkaian diskusi belaka tanpa ada hasil nyata. 

Padahal sesungguhnya dari diskusi ini bisa membuka perspektif satu sama lain. Mulai terurai satu demi satu masalah apa saja yang dihadapi di Indonesia di era digital.

Mulai dari aspek pemerataan akses internet, pembangunan infrastrukturnya, kesenjangan digital, optimalisasi internet bagi masyarakat, kebijakan-kebijakan, keamanan, edukasi literasi, dan banyak lagi. 

ID-IGF menjadi media untuk membahas itu semua, urun rembug bagi semua kalangan yang terlibat. 

Pada dasarnya semua kalangan sama-sama ingin membuat internet memberi dampak positif bagi Indonesia, dan memerangi dampak negatifnya. 

Bagaimana agar membuat keinginan itu terus menerus ada, diperbarui, dan diimplementasikan secara nyata.

Menyatukan berbagai multi-stakeholder di masa itu merupakan sesuatu yang baru.

Tak heran apabila banyak yang kurang antusias. 

Dari sektor swasta misalnya, sempat ada suara sumbang untuk apa mengakomodasi hal-hal yang tidak penting untuk organisasi. 

Setelah diyakinkan bahwa para pebisnis swasta akan sulit maju apabila tidak mau berinteraksi dengan multi-stakeholder lain, maka kendala itu dapat dikesampingkan. 

Tidak mudah mengajak berbagai pihak dengan aneka latar belakang dan kepentingan untuk duduk bersama dalam satu meja.

Belum lagi ada stigma-stigma yang sudah tertanam. 

Tantangan itulah yang justru membuat ID-IGF semakin menjadi forum bergengsi.

Sebab beragam perspektif semakin memperkaya forum ini dengan ide-ide dan opini yang sebelumnya tidak pernah terdengar. 

Inti dari masalah tata kelola internet Indonesia adalah masih rendahnya literasi digital, padahal jumlah pengguna internet terus bertambah dengan pesat. 

Maka kalangan yang sudah “melek” literasi digital perlu berkumpul, agar kelak dapat berbagi wawasan literasi ke komunitasnya masing-masing.

Salah satu kekuatan utama Internet terletak pada sifat publiknya. 

Sifat ini memungkinkan Internet berkembang pesat serta mendukung kreativitas dan inklusif (terbuka) bagi setiap orang. 

Bagaimana melindungi sifat publik dari Internet, menjadi salah satu isu penting dalam debat tata kelola Internet.

Untuk informasi selengkapnya dan lebih detail, silahkan Anda unduh file dari Buku Pengantar Tata Kelola Internet pada tab unduhan di bawah ini:

Buku Pengantar Tata Kelola Internet

Demikian informasi di atas mengenai Buku Pengantar Tata Kelola Internet yang telah Admin sampaikan kepada Anda, semoga dapat bermanfaat.

Terima Kasih.

Salam Literasi Digital.